MATENG --JURNAL PENDIDIKAN KUAAT.COM.-- Sebanyak 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Barat (Sulbar) mendadak dihentikan operasinya oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penghentian ini dilakukan karena puluhan unit layanan tersebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang merupakan syarat wajib dalam penyediaan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin malam, 6 April 2026. Salah satu wilayah yang terdampak cukup signifikan adalah Kabupaten Mamuju Tengah, dengan delapan SPPG yang harus menghentikan operasional sementara. Keputusan tersebut tertuang dalam surat resmi BGN, bernomor 1347/D.TWS/04/2026 tertanggal 6 April 2026. Selain penghentian operasional, pemerintah juga menunda sementara penyaluran dana bantuan bagi seluruh SPPG yang belum memenuhi standar. Pengelola SPPG diminta segera melakukan pembenahan, khususnya pada aspek higiene dan sanitasi, serta melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar layanan dapat kembali berjalan. Penghentian ini bersifat sementara. Operasional SPPG akan kembali dibuka setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dinyatakan lolos verifikasi oleh pihak berwenang. Selain Kabupaten Mamuju Tengah, wilayah lain yang terdampak meliputi Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju. Dari keseluruhan daerah tersebut, Kabupaten Polewali Mandar tercatat sebagai wilayah dengan jumlah SPPG terdampak terbanyak. Berikut daftar SPPG yang Dihentikan Sementara: Kabupaten Mamuju Tengah SPPG Mamuju Tengah Topoyo Kabubu SPPG Mamuju Tengah Karossa Lara SPPG Mamuju Tengah Karossa Kambunong 1 SPPG Mamuju Tengah Budong-Budong Babana SPPG Mamuju Tengah Budong-Budong Lumu SPPG Mamuju Tengah Karossa Kambunong 2 SPPG Mamuju Tengah Pangale Pangale SPPG Mamuju Tengah Pangale (**)
.jpg)
Social Plugin