Kegiatan tersebut berlangsung di aula Kantor Bupati Mateng, yang dihadiri oleh: Bupati Mateng DR.Arsal Aras,Wabup Mateng DR.Askary Anwar,Sekda Mateng Litha Febriani,Kepala Bappeda Litbang Mateng Zulkifli,Anggota DPRD Sulbar Haeruddin,Wakil Ketua DPRD Mateng Hamka,Kapolres Mateng AKBP.Hengky Abadi, Kepala OPD lingkup Pemda Mateng dan para undangan lainnya
Bupati Mateng Arsal Aras menyebut,Musrenbang bukan hanya kegiatan rutinitas setiap tahunnya namun, ini adalah renungan bersama untuk menentukan hal hal pembangunan daerah.
Melalui Musrenbang, kata Arsal, disinilah kita mengeluarkan fikiran,ide serta menjelaskan kepentingan pembangunan daerah yang betul betul menjawab kebutuhan masyarakat.
Selama ini yang kita lakukan Musrenbang setiap tahunnya, Musrenbang itu dilakukan mulai dari lingkaran lingkaran kecil. Mulai dari musrenbang dusun, musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan hari ini kita Musrenbang Kabupaten, akan di lanjutkan Musrenbang Provinsi dan musrenbang nasional” ujar Arsal
“Ini siklusnya setiap tahun dilakukan, tapi ada juga kadang teman teman mengatakan, setiap tahun kita usulkan hasilnya begitu begitu saja hasilnya. Apalagi sekarang ini saya pastikan program program di tahun kemarin sangat kecil khususnya di infrastruktur” sambungnya
Lebih lanjut, Arsal menjelaskan tantang terbesar pemerintah di Kab.Mamuju Tengah adalah infrastruktur jalan. Sementara jalan yang bagus di Kab.Mamuju Tengah hanya 27 persen, meliputi jalan aspal dan beton.
Sekarang sudah mulai rusak, selebihnya jalan rusak berat, sementara tahun kemarin kita hanya menganggarkan untuk pemeliharaan saja. Hal itu di akibat anggaran kita ” bebernya
Arsal Arsal juga menyatakan, tantangan terbesar pemerintah daerah disebabkan karena di Mamuju Tengah sebagian besar jalan digunakan oleh truk sawit.Bahkan pengguna jalan desa itu ada truk basar (Fuso) pengangkut sawit, bahkan tidak bisa di lambung karena mubilnya lebar dan panjang. Jadi memang akses jalan kita ini, rusak disebabkan hampir dikarenakan pengguna jalan sawit.” Terangnya
Ia juga menambahkan, berdasarkan pertemuan dengan Kementrian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah daerah harus mengusul program sekala prioritas kebutuhan.***
.jpg)
Social Plugin